Indonesia, negara kita tercinta, negara yang akan terus kita cintai dan kita jaga dengan seluruh jiwa dan raga. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku, agama, ras dan golongan, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun dalam sejarah bangsa ini, ada beberapa peristiwa pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri terhadap ibu pertiwi. Berikut ini kita akan membahas beberapa peristiwa pengkhianatan terhadap NKRI:
Musso |
Pemberontakan PKI 1948 (Peristiwa Madiun)
- Terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun
- Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama "Front Demokrasi Rakyat" (FDR)
- Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang saat itu dipimpin Amir Sjarifuddin. Lalu dibentuk kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir Sjarifuddin dan kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian tersebut
- Dalam sidang politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia), menawarkan gagasan yang disebut "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Musso menggagas fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme (PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional"
- Selanjutnya Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Disini dia melontarkan pentingnya kabinet presidential diganti jadi kabinet front persatuan. Untuk mewujudkan rencananya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana menguasai daerah-daerah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi dan Wonosobo). Rencana ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada disana
- Mengetahui hal tersebut, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto
- Sementara perhatian pemerintah tertuju pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI / FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Hari berikutnya PKI / FDR mengumumkan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Peristiwa ini menewaskan gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-kemerdekaan Moewardi, dan beberapa petugas polisi dan tokoh agama
- Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun dan sekitarnya, pemerintah bertindak cepat dengan provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa dengan Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution
- Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung pemerintah, semua kekuatan pemberontak dapat dilumpuhkan
- Salah satu operasi ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa ini, Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur
Raymond Westerling |
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
- Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragan TNI yang mereka temui
- Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Organisasi bentukan Westerling sendiri bernama RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya ketika berada di kota Medan
- Pada tanggal 5 Desember 1949 malam, Westerling menelpon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, dengan maksud menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. van Vreeden sendiri memperingatkan agar Westerling tidak melakukan tindakan tersebut, namun tidak segera melakukan penangkapan
- Pada hari kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirimkan surat kepada pemerintahan RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus segera memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak akan timbul perang besar
- Ultimatum Westerling ini menimbulkan kegelisahan tidak hanya di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld, Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker, menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling
- Pada tanggal 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling
- Pada 23 Januari 1950 Westerling melakukan kudetanya. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong
- Sementara Westerling menyerang Bandung, sejumlah anggota RST dipimpin oleh sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II untuk mewujudkan ambisinya. APRA akan menyerang gedung tempat kabinet RIS bersidang. Semua menteri RIS akan diculik. Menteri pertahanan (Sultan Hamengkubuwono IX), Sekjen Kementerian Pertahanan (Ali Budiarjo) dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang (Kol. T.B. Simatupang) akan dibunuh. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan di Jakarta gagal dilakukan
- Westerling yang melihat indikasi kegagalan rencananya, memilih melarikan diri dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling ditahan polisi setempat dengan tuduhan memasuki wilayah tanpa izin. Westerling menjalani hukuman selama 1 bulan di Singapura. Pemerintah Indonesia menuntut agar buronan tersebut diserahkan kepada Indonesia. Namun tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris, dengan alasan RIS tidak memiliki perjanjian dengan Inggris tentang hal itu
- Sementara itu Sultan Hamid II yang ikut serta dalam rencana makar tersebut baru tertangkap pada 5 April 1960
Dr. Chris Soumokil |
Pemberontakan Republik Maluku Selatan
- Republik Maluku Selatan (RMS) adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 oleh mantan prajurit KNIL dan masyarakat pro-Belanda. Diantaranya adalah Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon dan Buru.
- Latar belakang pemberontakan ini adalah ketidakpuasan terhadap proses kembalinya RIS (Republik Indonesia Serikat) ke NKRI. Kelompok ini berkehendak mendirikan negara sendiri yang terpisah dari NKRI
- Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha mengatasi dengan jalan damai. Pemerintah mengirimkan misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku yakni Dr. Leimena. Namun misi tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya pemerintah mengirimkan para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu dengan Soumokil
- Karena misi perdamaian yang dikirim pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang, yang menjabat sebagai panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950
- RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontakan Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia di pulau Seram pada tanggal 2 Desember 1962, dan dieksekusi pada tanggal 12 April 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda
- Pemerintah terasing ini masih berdiri sampai sekarang dan dipimpin oleh John Wattilete, seorang pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik para April 2010
Daud Beureueh |
Pemberontakan DI/TII di Aceh
- Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Beureueh, yang menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) di bawah kepemimpinan imam besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
- Daud Beureueh adalah seorang pemimpin sipil, agama dan militer di Aceh pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Perannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud Beureueh tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam melancarkan gerakan perlawanannya Daud Beureueh berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Pada masa awal setelah proklamasi NII Aceh berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota
- Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DI/TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Medan. Peleburan ini seakan mengabaikan jasa masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950)
- Alasan lainnya adalah kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan para ulee balang yang sejak lama menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Serta keinginan dari masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka
- Tidak berapa lama setelah pemberontakan DI/TII Aceh pecah, pemerintah Republik Indonesia melalui perdana menteri Ali Sastroamidjojo segera memberikan penjelasan secara runut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953
- Untuk mengatasi pemberontakan ini pemerintah Indonesia menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer dari TNI. Setelah beberapa tahun dikepung, maka pemberontak DI/TII mulai terkikis dari kota-kota yang ditempatinya. TNI juga memberikan pencerahan kepada penduduk-penduduk setempat untuk menghindari kesalahpahaman dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 17 sampai 28 Desember 1962, atas nama prakarsa panglima Kodam Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, dimana musyawarah tersebut mendapat dukungan para tokoh masyarakat Aceh dan musyawarah yang dilakukan tersebut berhasil memulihkan keamanan di Aceh
- Daud Beureueh sendiri akhirnya berhasil dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Daud Beureueh menurut, karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh
Ventje Sumual |
Pemberontakan Permesta
- Permesta (Perlawanan Rakyat Semesta) dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual, dengan membacakan naskah proklamasi dalam situasi yang disebutnya Staat van Oorlog en Beleg (SOB), yang berarti "negara dalam keadaan darurat perang"
- Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah pusat melakukan beberapa operasi militer, diantaranya: Komando Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat; Operasi Mena I yang dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo; Operasi Mena II yang dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai; Operasi Saptamarga I yang dipimpin Letkol Sumarsono, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah; Operasi Saptamarga II yang dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Selatan; Operasi Saptamarga III yang dipimpin Letkol Magenda dengan tujuan menumpas Permesta di kepulauan sebelah utara Manado; Operasi Saptamarga IV yang dipimpin Letkol Rukminta Hendraningrat, dengan tujuan menumpas Permesta di Sulawesi Utara
- Ternyata Gerakan Permesta ini mendapat dukungan asing, ini terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat militer di atas Ambon pada tanggal 18 Mei 1958 yang dipiloti oleh Alan Pope, seorang warga negara Amerika Serikat
- Selain itu, Presiden Taiwan Chiang Kai Sek pernah merencanakan untuk mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur dan 1 resimen marinir untuk merebut Morotai bersama-sama dengan Permesta. Namun Menteri Luar Negeri Taiwan Yen Kung Chau menentang gagasan itu, karena khawatir Republik Rakyat Tiongkok akan ikut serta membantu pemerintah pusat di Jakarta dan mungkin akan mempunyai alasan untuk mengintervensi Taiwan. Walaupun demikian, Taiwan sebelumnya memang sudah membantu Permesta dengan mengirimkan persenjataan dan dua squadron pesawat tempur ke Minahasa untuk Angkatan Udara Revolusioner. Namun setelah bantuan Taiwan tercium pemerintah pusat bulan Agustus 1958, militer mengambil alih bisnis yang dipegang oleh penduduk WNI asal Taiwan dan sejumlah surat kabar serta sekolah ditertibkan
- Selain Amerika Serikat dan Taiwan, gerakan Permesta ini diduga didukung juga oleh negara Jepang dan Philipina, yang sama-sama anti komunis
- Meskipun mendapat banyak dukungan asing, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan pada sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961
- Ventje Sumual menyerah tanpa syarat pada 1961 dan mendekam di Rumah Tahanan Militer di Jakarta. Ia langsung dibebaskan begitu Soeharto memegang kendali pemerintahan RI pada 1966
Ahmad Husein |
Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
- Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pemerintah tersebut membentuk kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya
- Gerakan PRRI ini mendapat sambutan dan dukungan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI
- Konflik yang terjadi ini dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan merupakan tuntuan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada saat bersamaan, kondisi Republik Indonesia belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa
- Bibit konflik ini dimulai dari dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah yang mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau (yang saat itu masih mencakup Kepulauan Riau dan Jambi sekarang). Pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintahan pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara pada April 1957, landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta
- Untuk menumpas PRRI pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Operasi yang dilancarkan sebagai berikut: Operasi tegas dengan sasaran Riau; Operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani; Operasi Sapta Maraga; Operasi sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Dalam waktu singkat banyak pimpinan PRRI menyerahkan diri. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI
D.N. Aidit |
Pemberontakan G30S/PKI
- Gerakan G30S/PKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari
- Puncak gerakan ini terjadi ketika militer yang berafiliasi dengan PKI yang dipimpin oleh Letkol. Untung melakukan penculikan terhadap enam jenderal TNI AD. Tiga jenderal itu adalah MT. Haryono, Ahmad Yani dan DI. Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan tiga jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup
- Penculikan ini sendiri dilatarbelakangi oleh isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan dan Harjono
- Pasca pembunuhan beberapa perwiran TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota "Dewan Jenderal" yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan juga dibentuknya "Dewan Revolusi" yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo
- Panglima Kostrad, Mayjen Soeharta bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan para pelaku G30S dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkapi
- Sebagian tokoh PKI diadili di mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI, DN Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama ketua Biro Khusus PKI, Sam Kamaruzzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh
- Terjadi penangkapan besar-besaran kepada para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI, atau organisasi-organisasi yang diidentikan PKI, seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dll. Sebagian terbunuh, dan menurut sejumlah laporan jumlah yang terbunuh mencapai 500.000 jiwa di berbagai daerah, khusus di Pulau Jawa dan Bali
- Dan akhirnya, G30S/PKI ini menandai naiknya Mayjen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Dimulailah sebuah era baru yang dinamakan "Orde Baru"
- Insiden G30S/PKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya
Hasan di tiro |
Pemberontakan GAM
- Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sering juga disebut dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
- GAM sendiri dipimpin oleh Hasan di Tiro yang bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, Hasan di Tiro memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal di Banda Aceh
- Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia
- Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlanjung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhkan korban hampir sekitar 15.000 jiwa
- Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar operasi militer di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 80-an sampai dengan penghujung 90-an. Operasi ini menyebabkan para aktivis AM (Aceh Merdeka) terpaksa melanjutkan perjuangannya dari daerah pengasingan
- Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menetapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003. Bencana alam dan tsunami pada 25 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak international
- Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia
- Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima anggota ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM
- Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal
Demikianlah beberapa peristiwa pemberontakan dan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, akankah kita biarkan pengkhianatan terhadap NKRI terjadi kembali? Tidak ada satu gerakan pun yang bisa mengoyahkan bangsa ini selama kita sebagai anak bangsa bisa berdiri bersama, berjuang dengan semangat yang sama, dalam naungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesulitan dalam mencari artikel atau barang-barang yang disediakan CNC virtual? Boleh langsung klik tautan (link) ini saja: kumpulan artikel dan barang-barang yang disediakan CNC virtual
Tidak ada komentar:
Posting Komentar